Memperkuat Perencanaan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan melalui Capacity Building dan Knowledge Sharing
Pada 20–21 Mei 2026, Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) yang diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan knowledge sharing selama dua hari di Jakarta untuk memperkuat kualitas penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek pengelolaan sampah di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure Sabang tersebut mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, institusi pembiayaan, tenaga ahli, serta praktisi proyek untuk mendiskusikan berbagai pendekatan praktis dalam mengembangkan proyek pengelolaan sampah yang lebih kredibel, bankable, dan berorientasi pada implementasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SIPA terhadap transisi Indonesia menuju pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pertumbuhan rendah karbon, khususnya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu dan mendorong solusi ekonomi sirkular.
Hari Pertama: Penguatan Kapasitas Penyusunan Feasibility Study
Hari pertama difokuskan pada workshop peningkatan kapasitas bertajuk “Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Studi Kelayakan Proyek Pengelolaan Sampah”. Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta bahwa studi kelayakan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan proyek.
Melalui berbagai sesi diskusi kelompok dan sesi teknis, peserta mendalami penerapan Five Case Model (5CM), yang meninjau proyek dari aspek strategis, ekonomi, komersial, finansial, dan manajemen. Diskusi menyoroti pentingnya integrasi antara kesiapan teknis, struktur pembiayaan, pengaturan kelembagaan, dan manajemen risiko dalam proses persiapan proyek.
Studi kasus interaktif juga mendorong peserta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan umum dalam perencanaan infrastruktur persampahan, seperti asumsi proyek yang kurang realistis, model bisnis yang lemah, keterbatasan perencanaan infrastruktur pendukung, serta minimnya integrasi antara aspek teknis dan finansial. Workshop ini juga menekankan pentingnya penggunaan data lokal dan penguatan kolaborasi dengan sektor swasta guna meningkatkan daya tarik investasi dan keberhasilan implementasi proyek dalam jangka panjang.
Hari Kedua: Knowledge Sharing dan Dialog Multi-Pemangku Kepentingan
Pada hari kedua, diskusi diperluas melalui forum knowledge sharing yang melibatkan institusi pemerintah, mitra pembangunan, lembaga pembiayaan, dan perwakilan sektor swasta. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menjaring masukan terhadap penyempurnaan draft pedoman sekaligus memperkuat pemahaman bersama terkait standar kualitas studi kelayakan sektor persampahan.
Dalam sambutannya, Made Dwi Rani selaku Project Coordinator SIPA & PAGE di UNDP Indonesia menyoroti peran SIPA dalam mendukung penguatan perencanaan infrastruktur persampahan serta pengembangan pendekatan pembiayaan berkelanjutan. Sambutan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan konteks oleh Nur Aisyah Nasution, Koordinator Air Minum dan Sanitasi Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Bappenas, yang menegaskan pentingnya studi kelayakan berkualitas tinggi dalam mendukung pengembangan pipeline proyek infrastruktur persampahan nasional.
Para tenaga ahli, yaitu Prof. Herawati Zetha Rahman dan Ricky Alamsyah, memaparkan draft pedoman studi kelayakan serta mendiskusikan penerapannya pada berbagai sistem pengelolaan sampah, termasuk TPST, Material Recovery Facility (MRF), Refuse-Derived Fuel (RDF), dan fasilitas Waste-to-Energy (WtE). Diskusi juga membahas berbagai strategi untuk meningkatkan implementabilitas proyek, kelayakan finansial, dan kesiapan investasi.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya merancang fasilitas pengelolaan sampah yang realistis secara teknis maupun spasial. Para peserta menekankan bahwa studi kelayakan perlu mencakup tidak hanya desain proses utama, tetapi juga komponen infrastruktur pendukung seperti area parkir, tata letak operasional, dan alur teknologi. Beberapa pemangku kepentingan juga menyoroti pentingnya proses penyaringan awal terkait kesesuaian lahan, risiko perizinan, dan keselarasan dengan regulasi tata ruang daerah.
Forum ini juga menyoroti perkembangan kebijakan dan pembiayaan terkait RDF, biomassa, dan inisiatif waste-to-energy di Indonesia. Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan membahas pentingnya harmonisasi regulasi, pendekatan blended financing, dan konsistensi kebijakan jangka panjang guna mempercepat implementasi infrastruktur pengelolaan sampah berkelanjutan.
Mendukung Transisi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Indonesia
Rangkaian kegiatan selama dua hari ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memperkuat proses persiapan proyek di sektor persampahan dan mendorong perencanaan infrastruktur yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada implementasi.
Melalui fasilitasi kolaborasi lintas sektor dan pertukaran pengetahuan, SIPA dan UNDP Indonesia terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas investasi sektor persampahan sekaligus mendukung prioritas nasional terkait ekonomi sirkular, pembangunan rendah karbon, dan infrastruktur berkelanjutan.
Penguatan praktik penyusunan studi kelayakan diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko proyek, meningkatkan kepercayaan investor, serta mempercepat implementasi solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
